Oleh: Tito Erland S

Sekelompok anak kecil tampak sedang asyik bermain air. Seorang bocah laki-laki dengan bertelanjang dada mencoba berenang dengan gaya yang ia bisa, gaya bebas. Mereka semua tampak senang, mereka tertawa, bersenda gurau antar sesamanya. Tapi jangan salah mengira, mereka tak berenang di kolam renang, mereka pun tak pula berenang di sungai atau kali dekat rumah mereka. Mereka berenang di sekitar lingkungan rumah mereka.

Lingkungan rumah mereka saat itu memang sedang dilanda banjir. Keadaan demikian mereka manfaatkan untuk bermain air. Tak terlihat guratan cemas di wajah mereka ketika bermain air bersama, yang ada hanya keceriaan. Begitu “menyenangkannya” kehidupan mereka, tak ambil pusing dengan banjir yang melanda. Berbeda dengan sebagian besar masyarakat yang rumahnya dilanda banjir. Mereka tentu kesusahan, mereka harus menyelamatkan diri mereka. Tak ketinggalan pula harta benda yang berharga harus diselamatkan dari jangkauan air banjir. Sebagian terpaksa ada yang mengungsi, sebagian lagi memilih bertahan dilantai dua rumahnya. Sebagian masyarakat pun mulai terkena penyakit. Sebagian bahkan ada yang meninggal dikarenakan penyakit yang ditimbulkan karena air seni tikus. Ah, sungguh memprihatikan.

Semua itu saya saksikan beberapa hari belakangan lewat sejumlah pemberitaan di media televisi. Banjir memang menyusahkan. Tak hanya masyarakat yang rumahnya dilanda banjir, yang tidak pun mendapat cipratan dampak negatif dari banjir. Lihat saja, sejumlah jalan raya di Jakarta yang dilanda banjir, tentu hal tersebut menyusahkan para pengguna jalan yang harus buru-buru berangkat ke kantor.

Tak dipungkiri sebagian wilayah Indonesia mempunyai curah hujan tinggi belakangan ini. Namun tak semua daerah yang dilanda hujan terus menerus dilanda banjir. Artinya apa? Ada yang tidak beres. Hal ini salah satunya menyangkut tata ruang suatu daerah. Banjir langganan di Jakarta menandakan ada yang salah dengan sistem lalulintas air sehingga tidak mampu menampung volume air yang bertambah jika curah hujan tinggi. Selain itu di berbagai daerah, daerah serapan air juga semakin berkurang. Daerah tersebut kini berganti dengan lantai-lantai semen para pemilik vila atau berkurang daya serapnya karena keserakahan para pembalak hutan. Demikian pun dengan sebagian masyarakat yang turut menyumbang sampah pada saluran-saluran air sehingga kemudian memampatkannya, dan jika hujan datang maka saluran air itu berkurang atau bahkan hilang kemampuan menyalurkan airnya.

Banjir memang permasalahan yang sudah menahun terjadi di Indonesia. Tak kunjung usai permasalahan tersebut, entah sampai kapan. Tak dapat dipungkiri memang, Indonesia menyimpan segudang permasalahan sosial. Selain banjir, kemiskinan, pengangguran, pendidikan mahal adalah rentetan kecil permasalahan yang ada dari sekian banyak masalah yang ada di negeri ini. Namun masihkah kita dapat bermimpi akan keadaan yang lebih baik pada negeri ini? Tentu, saya pun punya mimpi tentang Indonesia di masa depan. Namun sebelum saya mulai menerbangkan imajinasi saya tentang Indonesia di masa depan, saya akan mencoba mengangkat sekilas beberapa permasalahan sosial yang dilanda negeri ini.

Kemiskinan adalah permasalahan yang sangat penting yang melanda negeri ini. Banyak faktor yang mendorong terjadinya hal demikian. Salah satunya adalah kepemilikan tanah. Sebetulnya negeri ini sudah ada Undang-undang Pokok Agraria yang mengatur redistribusi tanah sehingga diharapkan tak ada lagi “monopoli” kepemilikan tanah dan rakyat kecil dapat memiliki tanah untuk digarap. Namun dalam kenyataannya, masih masih banyak petani yang menggarap lahan bukan miliknya. Hal ini membuat para buruh tani banyak yang hidup dalam kemiskinan, karena upah yang mereka terima dari bekerja sebagai buruh tak terlalu besar.

Faktor lainnya adalah sedikitnya lapangan kerja. Jumlah angkatan kerja tak sebanding dengan tersedianya lapangan kerja, akibatnya adalah timbulnya banyak pengangguran. Terlebih lagi dengan adanya krisis global yang membuat sejumlah pabrik garmen gulung tikar dan mem-PHK-kan pekerjanya semakin memperbanyak jumlah pengangguran.

Biaya pendidikan yang mahal juga menjadi faktor terjadinya kemiskinan. Hal ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan kemiskinan struktural. Sebuah keluarga miskin yang tak mampu menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan tinggi membuat sang anak tak dapat bekerja dengan pendapatan yang tinggi. Hal ini karena untuk bekerja dengan pendapatan yang lumayan dibutuhkan ijazah pendidikan tinggi. Sedangkan ijazah yang dikantongi anak dari keluarga miskin (atau bahkan mungkin tak mengantongi ijazah) hanya memungkinkan untuk bekerja sebagai buruh yang dibayar murah. Hal ini dapat berlanjut terus ketika sang anak telah dewasa dan akhirnya mempunyai anak pula, kemiskinan pun bersambung.

Permasalahan lain yang kerap hadir di tengah kehidupan masyarakat adalah masalah perburuhan. Begitu banyak masalah perburuhan mulai dari kesejahteraan sampai dengan sistem outsourcing. Outsourcing dapat diartikan sebagai tindakan perusahaan yang melaksanakan pelaksaaan pekerjaan pada perusahaan lain melalui perjanjian atau penyediaan jasa pekerja secara tertulis. Dengan sistem ini pekerja akan terkena pemotongan upah dari hasil kerjanya. Hal ini dikarenakan sebagian upah sang pekerja digunakan perusahaan pemberi pekerja untuk menggelontorkan sejumlah uang kepada perusahaan penyedia jasa pekerja karena perannya mencarikan jasa buruh. Bisa dibayangkan gaji pekerja yang serba pas-pasan, harus dipotong lagi, tentu akan semakin menyusahakan hidupnya. Selain itu masih banyak maslah lain yang melanda negeri ini seperti korupsi, hutang luar negeri yang menumpuk dan sebagainya.

Mimpi Saya untuk Indonesia

Begitu banyaknya permasalahan sosial yang ada di Indonesia, tak menyurutkan saya untuk bermimpi. Seperti apakah mimpi saya tentang Indonesia di masa depan? Tentu saya bermimpi Indonesia yang lebih baik, dimana setiap orang sejahtera, mampu makan-makan bergizi, semua orang mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Untuk itu saya bermimpi Indonesia kedepan mempunyai sistem kepimilikan tanah yang adil. Tidak lagi ada monopoli atau penguasaan tanah secara besar-besaran oleh segelintir pihak, penguasaan yang menimbulkan kesengsaraan bagi lainnya. Dengan sistem kepimilikan yang adil niscaya tidak akan ada lagi orang-orang yang tidur beratapkan langit, tidak akan ada lagi keringat yang jatuh ke bumi dari tubuh seorang petani kerena letih menggarap tanah sang tuan tanah. Dengan sistem yang adil itu pula maka sekaligus akan mengurangi jumlah orang yang tak mempunyai pekerjaan. Pengangguran akan berkurang karena setiap keluarga mempunyai tanah untuk digarap yang dapat menghidupi diri mereka.

Saya pula bermimpi kelak Indonesia ke depan akan mempunyai banyak lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang belum tertampung. Untuk itu, Indonesia salah satunya perlu meningkatkan teknologi yang dapat dijangkau semua lapisan masyarakat, teknologi yang murah serta dapat berdaya guna untuk kelangsungan usaha kecil menengah, seperti misalnya teknologi untuk membuat yogurt.

Untuk menciptakan teknologi yang terjangkau dan berdaya guna tentu diperlukan SDM yang berkualitas, untuk itu negara perlu menyelenggarakan pendidikan yang murah sekaligus berkualitas, tentu dari tingkat pendidkan dasar sampai pendidikan tinggi. Dengan terselenggaranya pendidikan yang murah dan berkualitas, maka semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Kelak tidak akan ada lagi warga yang buta huruf, kelak tidak ada lagi warga yang tertipu karena tak mampu membaca. Kelak pula bangsa ini akan semakin maju, baik dalam bidang sosial maupun sains, dengan hadirnya generasi-generasi output dari sistem pendidikan yang berkualitas. Dengan pendidikan yang murah dan berkualitas pula, seorang anak yang cerdas tak lagi putus mimpi karena tak mampu bersekolah.

Jepang mungkin bisa menjadi contoh, seusai Bom Atom memporak-porandakan Hiroshima dan Nagasaki, mereka segera bangkit dengan jalan meningkatkan mutu pendidikan. Hasilnya sekarang terlihat, betapa maju dan diseganinya negara itu. Kita perlu mencontoh Jepang dalam hal ini, sudah sepatutnya pendidikan diperhatikan lebih.

Mimpi saya lainnya adalah agar di berbagai daerah di negeri ini mempunyai sistem distribusi air yang baik. Selain itu saya berharap tak ada lagi masyarkat yang mendirikan rumah di daerah resapan air dan tak ada lagi yang membuang sampah di sungai. Ini menjadi penting agar kelak tak ada lagi banjir di negeri ini dan istilah banjir langganan pun tak lagi bergema.

Saya juga bermimpi kelak tidak lagi ada sistem outsourcing dalam dunia ketanagakerjaan. Sistem yang merugikan pekerja ini perlu dibumihanguskan. Semua demi kesejahtraan pekerja, yang berhak menerima hasil jerih payahnya secara penuh. Selain dari itu, perlu pula kesejahteraan para pekerja ditingkatkan. Semua demi agar sang pekerja dapat menghidupi keluarganya secara layak, agar dapat membeli susu untuk anak-anak mereka yang masih kecil agar sempurna kesehatannya.

Mimpi saya untuk Indonesia juga tak lepas dari permasalahan akut bangsa ini, korupsi. Saya rasa hampir semua sepakat bahwa korupsi harus diberantas, kecuali mungkin para koruptor itu sendiri. Bayangkan saja, betapa memalukan, sebagian dari para koruptor itu adalah orang berpunya, sebagian bahkan pejabat. Memang sungguh keterlaluan, di saat sebagian rakyat ada yang kelaparan para koruptor yang sudah berkecukupan itu masih saja rakus menggerogoti “keju” yang bukan miliknya.

Saya masih mempunyai mimpi-mimpi lainnya seperti kelak Indonesia terbebas dari hutang luar negeri. Selain itu masih banyak mimpi-mimpi saya lainnya. Semua itu niscaya terwujud, jika kita mempunyai pemerintahan yang kuat, berani, dan berpihak pada rakyat.

Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah adakah yang dapat saya, anda, dan kita semua lakukan? Tentu, kita dapat mewujudkannya salah satunya dengan cara memberikan pendidikan kritis pada masyarakat, memberikan suatu kesadaran pada masyarakat. Masyarakat berhak tahu yang sebenarnya terjadi sehingga kelak tak termakan janji palsu para politisi. Ketika masyarakat sudah cerdas, tentu tak lagi akan salah memilih pemimpin bangsa ini, tak kan ada lagi yang memilih pemimpin yang tak berpihak pada rakyat, tak kan ada lagi yang memilih pemimpin yang merangkap sebagai koruptor. Dengan itu kelak Indonesia akan mempunyai pemimpin yang berpihak pada rakyat, pemimpin yang membuat regulasi-regulasi yang mementingkan kepentingan masyarkat.

Salah satu cara memberikan pendidikan kritis itu adalah dengan membagi pemikiran tentang Indoensia yang lebih baik lewat blog yang saya dan anda punyai, tentu dengan harapan dapat memberikan setetes sumbangsih untuk negeri ini. Kelak dari tulisan yang saya atau anda buat itu muncul ide-ide segar yang dapat berguna bagi negeri ini. Semoga.

Read Users' Comments ( 1 )

Oleh: Tito Erland S

Judul buku : Negara, Kapital, dan Demokrasi

Pengarang : Mohtar Masoed

Penertbit : Pustaka Pelajar

Tahun terbit : 2003

Kecenderungan umum teorisai demokrasi sejak tahun 1970-an ialah menekankan persoalan penciptaan prosedur. Tumpuannya adalah gagasan Schumpter yang mengartikan demokrasi sebagai pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik didalam mana individu –individu, melalui perjuangan merebutkan suara pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan. Definisi tersebut bersifat empiric, deskriptif, institusional, dan procedural, telah mendominasi teorisasi demokrasi sejak 1970-an.

Lalu apakah variabel paling penting dalam menjelaskan transisi menuju demokrasi sejak tahun 1970-an. Jawabannya adalah perilaku elit. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Linz dan Stephan yang menjelaskna bahwa kejatuhan dan kebangkitan kembali demokrasi dengan mencurahkan perilaku elita atau kepemimpinan mereka.

Linz menekankan pentingnya komitmn para pemimpin politk yang kuat terhadap demokrasi. Pemimpin yang setia pada demokrasi menolak penerapan kekerasan dan saran yang illegal dan tidak konstitusional untuk mengejar kekuasaan. Pemimpin demikian juga tidak mentolerir tindakan yang tidak demokratis dari partisipan lain. Dengan tetap menekankan varibel perilaku elit, maka gradualisme, moderasi, dan kompromi merupakan kata kunci menuju keberhasilan transisi kea rah demokrasi.

Sementara Share menelaah transisi menuju demokrasi berdasar dua criteria, yaitu keterlibatan pemerintah yang sedang berkuasa dan jangka waktu. Transisi yang melibatkan para pemimpin yang sedang berkuasa dan brlangsung secara bertahap disebut demokrasi inkramental. Namun transisi yang demikian bukanlah transisi umum yang terjadi. Negara-negara di dunia menurut Share cenderung melaksanakan transisi demokrasi secara cepat. Namun, transisi secara xcepat ini menimbulkan permasalahn-permasalahasan-permasalahan daintaranya yaitu adanya ketidakstabilan politik.

Lalu dimanakah peran kapital dalam demokrasi? Menurut Therborn peran kapital dalam proses demokratisasi dapat dibagi dalam dua bagian. Pertama, kecenderungan tertentu yang inheren atau merupakan ciri pokok kapitalisme bisa menciptakan kondisi yang mendorong munculnya demokrasi. Kedua, kecenderungan inheren itu betul-betul mendorong muncuknya demokrasi jika terkait dengan salah satu faktor yang menentukan kapan suatu kapitalis bergerak menuju demokrasi yaitu: pengalaman kalah dalam perang; mobilisasi rakyat secara nasional untuk menghadapi ancaman dari luar; dan perkembangan internal (seperti perpecahan di kalangan penguasa).

Selanjutnya dalam buku tersebut dibahas pengalaman empirik mengenai proses akumulasi kapital yang menimbulkan keharusan struktural untuk mengabaikan demokrasi. Kasusnya adalah proses restrukturisasi politik Indonesia di masa orde baru yang oleh para perancangnya dianggap sebagai syarat untuk pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah orde baru yang mencakup proses pengintgrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi kapitalisme global, keharusan bertumpu pada negosiasi dan perjanjian internasional, dan ketidakmampuan untuk mengisolasi dari serbuan arus informasi dan ideologi dari luar negeri akan memkasa para elit penguasa melakukan reformasi politik. Meereka terpaksa menerapkan aturan main baru yang membuat proses pemerintahan menjadi transparan.

Pada dasarnya, proses demokratisasi mesti ditopang dengan pemberdayaan actor di tingkat bawah. Baik di sektor birokrasi, bisnis, maupun kegiatan masyarakat pada umumnya.

Mohtar Masoed menulis bahwa upaya pemerintahan orde baru dalam pembinaan komunitas politik dapat dikatakan berhasil. Walaupun masih ada persoalan ketimpangan pembagian kue hasil pembangunan.

Pelembagaan politik dan pemeritahan yang sangat menonjol selama orde baru adalah penciptaan birokrasi kembar, sipil dan militer, yang berfungsi dominant di setiap jenjang administrasi territorial pemerintahan. Birokrasi kembar itu menjaamin bahwa maksimalisasi produltivitas dan minimalisasi konflik sosial terjadi.

Sementara di tingkat pedesaan, menurut Mohtar Masoed, pemerintah orde baru telah menciptakan kemunduran demokrasi di tingkat pedesaan. Program pembagnunan yang dirancang dari atas mendorong penetrasi negara yang mendalam dan meluas ke dalam ke hidupan pedesaan dna pengintegrasiannnya ke dalam kerangka kerja nasional. Hal tersebut berisiko menghapus keunikan lokal.

Untuk mengatasi hal tersebut terdapat dua buah solusi. Pertama, perlunya sikap moderasi dalam memperjuangkan demokrasi. Kedua, perlunya empowerment rkayat yaitu melalui distribusi kekuasaan dan dari dimensi generatif kekuasaan.

Selanjutnya Mohtar Masoed menulis tentang peran mahasiswa dalam proses demokratisasi. Menurutnya, mahasiswa mempunyai dua peran pokok yaitu sebagai manager dan sebagai pencetus gagasan.

Berfungsi sebagai manager mamupun sebagai pencetus gagasan memerlukan satu syarat utama, yaitu belajar bermasyarakat, terutama belajar memimpin masyarakat. Belajar menyelesaikan masalh-masalah dalam masyarkat pada dasarnya adalah belajar berpolitik.

Pembinaan yang dilakukan pemeritnah orde baru terhadap pemuda yaitu dengan mengatur kegiatan kepemudaan secara fungsional. Yaitu diarahkan untuk mengangai kegiatan non-politik. Tujuanannya adalah agar pemuda tidak diracuni oleh kegiatan yang tidak produktif.

Selanjutnya, yang tidak boleh dilupakan adalah pengaruh internasional dalam proses demokratisai sejak tahun 1970-an. Ada dua pendekatan untuk mengamati peran internasional dalam proses demokratisai di sebuah negara. Pertama, pendekatan sistemik yang melihat bahwa stuktur ketimpangan dan hegemoni global dalam beberapa segi mungkin berkorelasi dengan perkembangan potensi-potensi demokratis masyarkat nasional. Peran hegemonic negara-negara adidaya seringkali menghambat gerakan demokrasi. Kedua, pendekatan aktor yang berusaha menelaah dampak aktor-aktor luar terhadap peran potensi demokrasi. Aktor tersebut dapat berwujud individu maupun organisasi transnasional.

Misalnya adalah PBB, lembaga internasional ynag telah melakukan banyak hal untuk menumbuhkan potensi –potensi demokratis di bebrbagai negara. Hal tersebut dilakukan dengan menggalakan demokratisasi melalui promosi-promosi hak asasi manusia.

Read Users' Comments ( 1 )

Oleh: Tito Erland S

Negara Romawi atau orang juga bisa menyebutnya dengan sebutan Negara Karel Yang Agung, merupakan negara yang produktif untuk mencetak filsof kaliber dunia. Zeno, Epicurus, Lucretius adalah sedikit nama dari sekian banyak filsof yang berasal dari negara yang pernah dipimpin oleh Julius Ceasar itu.

Namun mungkin benar adanya, bahwa tidak ada yang abadi di dunia (material) ini kecuali mungkin perubahan itu sendiri. Negara yang berisikan manusia-manusia yang bijaksana tersebut pada akhirnya pecah menjadi tercerai berai.

Keindahan dan keunikan cerita sejarah tidaklah berhenti sampai disitu. Setelah pecahnya negara Romawi, masyarakat di dunia disajikan dengan tontonan peristiwa terbaginya Eropa Barat dalam bangsa-bangsa. Layaknya hukum rimba, sebagian bangsa tersebut berusaha untuk menghegemoni bangsa yang lainnya.

Terbentuknya bangsa setelah perpecahan Negara Romawi sesungguhnya merupakan cerita yang menarik untuk disimak. Bahkan mungkin cerita tersebut dapat dijadikan dongeng pengantar tidur. Namun sebenarnya apakah bangsa itu? Menurut Ernest Renan (1994) bangsa adalah suatu solidaritas besar, yang terbentuk karena adanya kesadaran, bahwa orang telah berkorban banyak, dan bersedia untuk memberi korban itu lagi. Ia mengandung arti adanya sesuatu waktu yang lampau, tetapi ia terasa dalam waktu yang sekarang sebagai suatu kenyataan yang dapat dipegang yakni persetujuan, keinginan yang dinyatakan secara tegas untuk melanjutkan hidup bersama.

Di negeri yang melimpah akan sumber daya alam ini, pengakuan bahwa kita adalah satu bangsa telah dilakukan saat terjadi kongres pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu dengan semangat yang menyala-nyala para pemuda-pemudi mengucapkan sumpah pemuda yang mengakui bahwa kita adalah satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

Rasa kebangsaan kita semakin diperkuat dengan adanya perjuangan merebut kemerdekaan. Sudah banyak nyawa yang berguguran demi memperjuangkan harkat dan martabat bangsa ini dalam merebut kemerdekaan. Rasa kebangsaan yang semakin menyala di dada bangsa Indonesia dipertegas dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi yang dibacakan oleh Sukarno itu, tidak hanya memperkuat rasa kebangsaan kita, tapi juga sekaligus menandakan bahwa kita adalah bangsa yang merdeka.

Namun seiring berjalannya waktu, rasa kebangsaan kita diuji dengan adanya gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada banyak pandangan untuk melihat fenomena tersebut. Sebagian dengan gampangnya menjustifikasi bahwa merekalah (gerakan separatis) yang bersalah. Namun saya berpendapat sebagian lainnya berpikir lebih bijaksana, bahwa salah satu faktor munculnya fenomena gerakan separatis (seperti misalnya dahulu ada kasus GAM) merupakan akibat dari sebab adanya pembagian keuangan yang tidak merata antara pusat dan daerah.

Disini kita mungkin harus setuju bahwa pemerintah perlu melakukan upaya keras untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti misalnya pemberantasan korupsi, penangkapan para pembalak liar, penghapusan hutang luar negeri, kebijakan ekonomi yang pro rakyat, penyediaan lapangan kerja, dan mungkin melakukan land reform. Disini diperlukan political will dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Dalam artian diperlukan pemerintah yang benar-benar pro rakyat, bukan pemerintah yang hanya berpihak pada kepentingan pemodal.

Upaya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia menjadi penting untuk menghindari kecemburuan sosial yang dapat berujung pada disintegrasi. Dengan begitu semangat kebangsaan tidak mudah menjadi pudar.

Referensi:

Renan, Ernest. 1994, Apakah Bangsa itu?, Penerbit Alumni, Bandung.

Read Users' Comments ( 0 )

Oleh: Tito Erland S

Beberapa waktu lalu, media nasional diramaikan dengan kasus pembunuhan berantai yang diduga dilakukan oleh Ryan. Tak tanggung-tanggung korban pembunuhan berantai tersebut sampai saat ini mencapai sebelas orang. Berbagai dugaan dari para ahli maupun masyarakat pun bermunculan, jangan-jangan Ryan adalah seorang psikopat. Masa kecil Ryan pun terseret-seret sebagai dugaan atas penyebab perilaku Ryan saat ini.

Perilaku kekerasan dan sadistik yang terjadi di tengah masyarakat memang bukan kali ini saja terjadi. Mungkin masih segar dalam ingatan kita kasus penemuan mayat di dalam koper. Lalu bagaimana perilaku sadistik tersebut dapat terjadi di tengah masyarakat?

Setidaknya hal tersebut dapat terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih kepada kondisi gangguan kejiwaan pelaku pembunuhan. Seorang pelaku pembunuhan yang terganggu kondisi kejiwaaannya bisa saja menikmati aksinya tersebut tanpa ada rasa takut. Hal tersebut terjadi dalam diri para psikopat. Namun keberadaan faktor internal tidak lepas dari adanya faktor eksternal.

Faktor eksternal disebabkan adanya beberapa faktor. Faktor yang kerap dituding adalah faktor kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi salah satunya dapat terjadi sebagai akibat dari dampak pembangunan dan globalisasi. Pembangunan yang tidak merata dan globalisasi mengakibatkan masyarakat miskin semakin sulit bersaing dalam dunia perekonomian, yang pada akhirnya semakin memperdalam jurang kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Kondisi kesulitan ekonomi dapat menjadi pemicu timbulnya stress pada diri seseorang. Dalam kondisi stres seseorang dapat mudah marah dan berpikiran pendek sehingga tega melakukan pembunuhan karena permasalahan sepele.

Faktor lainnya adalah media. Harus diakui media terkadang menyajikan tayangan-tayangan yang kekerasan dan pembunuhan. Tayangan-tayangan tersebut jika dilihat terus-menerus dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang menjadi kasar dan sadis. Bayangkan saja jika tayangan yang berbau kekerasan ditonton oleh anak kecil dan pada akhirnya memberi pengaruh buruk pada perilakunya yang akan dibawanya sampai dewasa.

Namun tak hanya tayangan kekerasan saja yang memicu terjadinya perilaku kekerasan dalam masyarakat. Tayangan-tayangan sinetron yang kerap kali memamerkan kekayaan bisa menjadi faktor kecemburuan sosial. Masyarakat yang disuguhkan dengan tontonan seperti itu dapat membuat perasaan inferior karena merasa dirinya tidak kaya dan pada akhirnya dapat menjadikan seseorang ingin menjadi kaya dengan jalan kekerasan dan pembunuhan.

Lingkungan sosial juga dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kekerasan. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang tidak mengahargai keberadaan dirinya akan berpengaruh terhadap kepribadian orang tersebut. Terkadang sebagian masyarakat tidak dapat menghargai adanya perbedaan. Misalnya saja masyarakat tidak menghargai perbedaan seseorang dengan mencemoohnya hanya karena dia seorang laki-laki namun dianggap tidak berkepribadian layaknya laki-laki. Hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi kejiwaan orang yang dijauhi oleh masyarakat. Orang tersebut dapat berkepribadian tertutup dan anti sosial. Kondisi yang seperti itu juga dapat membuat kebencian yang mendalam terhadap masyarakat dan pada akhirnya membentuk kepribadiannya menjadi sadis.

Untuk mencegah kembali terulangnya kejadian pembunuhan yang sadis, perlu dukungan dari semua aspek kehidupan baik dari segi lingkungan sosial yang harus menghargai perbedaan sampai dengan media yang sebaiknya memberikan tayangan-tayangan yang mendidik. Tak lupa pula peran keluarga yang harus memberikan pendidikan budi pekerti dan kasih sayang kepada anaknya.

Note: Tulisan ini dibuat tanggal 26 Agustus 2008.

Read Users' Comments ( 0 )

Hasil Penelitian

Mata Kuliah Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peran PKK di Kelurahan Bancarkembar dalam Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan

Dalam Mensejahterakan Keluarganya

Oleh: Tito Erland S

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara normatif, kedudukan wanita dan pria adalah sejajar. Akan tetapi, dalam kehidupan nyata seringkali terendap apa yang lazim disebut dengan istilah gender stratification yang menempatkan status wanita dalam tatanan hierarkis pada posisi subordinan atau tidak persis sejajar dengan posisi kaum pria. Tatanan hierarkis demikian antara lain ditandai oleh kesenjangan ekonomi (perbedaan akses pada sumber-sumber ekonomi) dan sekaligus kesenjangan politik (perbedaan akses pada peran politik). Dibandingkan dengan wanita, pria memperoleh akses yang lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi dan politik. Secara ekonomis, pria lebih banyak mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan daripada wanita. Sedangkan secara politis, pria lebih banyak menempati posis-posisi kunci dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perjuangan wanita untuk mencapai puncak strata sosial lebih berat dan berliku-liku. Tentu saja, kecenderungan semacam itu tidak melekat di setiap masyarkat. Namun bahwa kecenderungan itu terjadi di sebagian besar negara berkembang, sudah ditunjukan oleh banyak studi.[1]

Untuk mengatasi ketidaksetraan gender, diperlukan langkah kongkrit dari pemerintah Indonesia untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan. Menyadari kebutuhan tersebut, pemerintah berupaya melakukan pemberdayaan perempuan melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Anggota dari PKK adalah ibu-ibu yang telah berumah tangga. Dengan keanggotaan perempuan/ibu-ibu dalam PKK maka diharapkan perempuan dapat terberdayakan sehingga mampu membantu kesejahteraan keluarganya.

Program PKK dilaksanakan dalam berbagai stuktur pemerintahan. Program PKK dilaksanakan di tingkat kelurahan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT).

Di Kelurahan Bancarkembar, PKK dilaksanakan di tingkat Kelurahan, RW maupun RT. Kegiatan PKK di Kelurahan Bancar kembar antara lain simpan pinjam, arisan, dan penyuluhan program kelurahan. Dalam stuktur organsasi PKK di Kelurahan Bancarkembar terdapat struktur organisasi lain di bawahnya yaitu Upaya Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKK). UPPKK merupakan organisasi yang berada di bawah PKK yang berfungsi untuk memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran PKK di Kelurahan Bancarkembar dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan parstisipasi perempuan untuk mensejahterakan keluarganya di Kelurahan Bancarkembar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui peran PKK di Kelurahan Bancarkembar dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan parstisipasi perempuan untuk mensejahterakan keluarganya di Kelurahan Bancarkembar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkandari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu politik yang berkonsentrasi pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat desa, dan diharapkan pula akan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan gambaran secara deskriptif mengenai adanya pemberdayaan dan peningkatan parstisipasi perempuan untuk mensejahterakan keluarganya di Kelurahan Bancarkembar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

A. Teori Peran

Peran berkaitan dengan kedudukan. Kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang lain. Peranan merupakan pengatur perilaku individu dalam suatu kelompok sosial yang menyebabkan individu dalam batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain sehingga orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perikelakuan orang sekelompoknya. (Soejono, S. 1990: 238).

Soenyoto Usman (2004: 71) mendefinisikan peran sebagai sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Peran memberikan ukuran dasar bagaimana seseorang seharusnya diperlakukan dan ditempatkan dalam masyarakat.

Menurut Keith Davies dan John Newstrom, peran adalah pola tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarkat yang terpinggirkan, termasuk kaum perempuan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinanbagi orang lain untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan.[2]

Menurut Struat Rever (1991) (dalam Lambang triyono:2002) menyatakan,

”Proses pemebrdayaan tercapai apabila hal itu memiliki pengaruh pada kondisi kesejahteraan fisik dan mental kejiwaan, kesejahteraan materiil dan moril individu, kelompok dan masyarakat, serta perubahan sikap dan perilaku terhadap kondisi struktural, kesenjangan, ketidakadilan, dominasi kekuasaan yang melingkupinya, esensi pemberdayaan adalah proses perolehan kekuasaan dan segala perubahan sikap perilaku dan tindakn politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut”.

Pemberdayaan masyarakat diupayakan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menganalisi kondisi dan potensi sert masalh-masalah yang perlu diatasi. Pemerdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Sasaran Penelitian

Sasaran Penelitian ini adalah kelompok PKK ditingkat RT, RW dan Kelurahan di Kelurahan Bancar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

3. Fokus Penelitian

Peneliti melakukan fokus penelitian terhadap peran PKK di Kelurahan Bancarkembar dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan parstisipasi perempuan untuk mensejahterakan keluarganya di Kelurahan Bancar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada sebuah kasus tertentu yang terjadi didalam lokasi tertentu pula. Sehingga menurut penulis, pendekatan yang paling tepat digunakan oleh penulis adalah pendekatan studi kasus.

5. Teknik Penetapan Sampel

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel yaitu dengan menentukan sampel melalui pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data untuk mendukung penelitian secara maksimal.

6. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan untuk mendapatkan informasi peran PKK di Kelurahan Bancarkembar dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan parstisipasi perempuan untuk mensejahterakan keluarganya di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

2) Dokumentasi

Untuk keperluan berbagai data, baik berupa konse, teori maupun referansi yang berhubungan dengan penelitian diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diambil dari berbagai sumber pustaka yang berupa buku-buku ilmiah.

3) Obeservasi

Observasi merupakan suatu cara khusus dimana peneliti tidak bersikap sebagai pengamat tetapi memainkan berbagai peran yang mungkin, dalam berbagai situasi atau bahkan berperan mengarahkan peristiwa-peristiwa yang sedang dipelajari (dalam Heribertus, 1988:24). Observasi dimaksudkan untuk mengamati dan mencermati kegiatan sehari-hari masyarakat.

7. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Yaitu data diperoleh seacara langsung daengan menggunakan teknik wawancara dengan para informan, yaitu pengurus PKK di Kelurahan Bancar Kembar dan anggota PKK Kelurahan Bancarkembar.

2) Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

8. Metode Analisis Data

Penulis menganalisis penelitian ini dengan menggunakan model analisi interaktif.

Data yang berupa hasil wawancara dan observasi merupakan tahap pengumpulan data, selanjutnya diperlukan tiga komponnen yang harus diperhatikan dan dipahami.

Menurut Miles dan Huberman (1984), komponen-kompenen tersebut adalah:

1) Reduksi data

Proses seleksi, pemfokusan, penyederhananaan dan abstraksi data yang ada dalam fieldnote yang berlungsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian hingga laporan penelitian selesai ditulis.

2) Sajian Data

Merupakan kegiatan dengan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kulitatif dalam bentuk khusunya.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakuakan berdasarkan hasil yang telah dilakukan dengan memperhatikan hasil wawancara dan observasi, berupa data-data awal yang belum siap digunakan dalam analisis setelah data tersebut direduksi dan disajikan sistematis.

Model analisis interaktif: Data yang terkumpul direduksi. Reduksi dan penyajian data merupakan dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, yakni dilakuakan setelah proses pengumpulan data, penyajian, pendeskripsoan dan kemudian diberikan pemaknaan dengan interpretasi logis.

B. Uji Validitas Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi data untuk menguji validitas dan keabsahan data-data yang didapat selama penelitian. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.

Menurut Patton (dalam Moleong;2005) triangulasi sumber adalah membandingkan dan melalukan kroscek derajat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Adapun langkah-langkahnya yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini langkah atau tahapan yang digunakan oleh peneliti adalah langkah no.1 yaitu data hasil pengamatan yang dilakukan selama peneliti melakukan observasi dengan hasil wawancara; dan langkah no.5 yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Lokasi Penelitian

1. Kondisi Lokasi Penelitian

Kelurahan Bancarkembar secara geografis terletak di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Kelurahan Bancarkembar memiliki 12 RW dan 55 RT. Kelurahan Bancarkembar memiliki luas wilayah 124,824 km²

Luas wilayah Kelurahan Bancarkembar dibagi ke dalam:

1. Areal permukiman/perumahan : 63,598 km²

2. Luas kuburan : 3,500 km²

3. Luas pekarangan : 37,698 km²

4. Perkantoran : 4,298 km²

5. Luas prasarana umum lainnya : 15,73 km²

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara berbatas dengan Desa Masjid Priyai

2. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukawana

3. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kaligandu

4. Barat berbatasan dengan Kelurahan Kaligandu

1.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kelurahan Bancarkembar tahun 2006 adalah sebesar 9.143 jiwa. Jumlah penduduk diperoleh dari kantor Kelurahan Bancarkembar yang terdapat dalam Daftar Isian Potensi Kelurahan.

Kelurahan Bancarkembar memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin sebanyak 447 KK. Data ini diperoleh dari data pogram Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kelurahan Bancarkembar.

Tabel 1 jumlah Penduduk Berdasarkan umur

Umur	Orang
<1-7	1133
8-21	2305
22-37	2671
38->59	3784

Sumber : Data Monografi Kelurahan Bancarkembar tahun 2005

Tabel 1 menunjukan bahwa SDM di Kelurahan Bancarkembar tergolong pada usia produktif yang tinggi, sehingga hal ini dijadikan modal dasar pembangunan di wilayah Kelurahan Bancarkembar.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Orang
Belum sekolah	920
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	1370
Tamat SD/ Sederajat	2436
SLTP/Sederajat	1174
SLTA/Sederajat	1460
D-1	49
D-2	58
D-3	57
S-1	51
S-2	14
S-3	8

Sumber: Data Monografi Kelurahan Bancarkembar tahun 2005

Tabel 2 di atas menunjukan bahwa SDM Kelurahan Bancarkembar berdasarkan pendidikan kurang baik, dapat dilihat dari jumlah penduduk yang yang berpendidikan di bawah SLTA berjumlah 4980 orang. Angka tersebut belum termasuk pada penduduk yang belum sekolah.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Orang
Buruh/swasta	986
Pegawai Negri	309
Pedagang	50
Penjahit	16
Tukang batu	89
Tukang kayu	24
Montir	5
Sopir	45
Pengemudi becak	90
TNI/Polri	97
Dokter	7

Sumber: Data Monografi Kelurahan Bancarkembar Tahun 2005

Tabel 3 menunjukan bahwa masyarakat Kelurahan Bancarkembar sebagian besar mata pencaharian pokok bekerja pada sektor swasta yaitu sebesar 980orang yang bekerja sebagai buruh/swasta.

Tabel 4. Jumlah penduduk Berdasarkan Tenaga Kerja

Tenaga Kerja	Orang
Jumlah angkatan kerja (usia 15-55 tahun)	6289
Ibu Rumah Tangga	1573
Jumlah penduduk masih sekolah	597

Sumber : Data Monografi Kelurahan Bancarkembar Tahun 2005

Tabel 4 menunjukan bahwa penduduk Kelurahan Bancarkembar sudah bekerja pada usia produktif. Bahkan penduduk yang sudah bekerja tersebut termasuk penduduk yang masuk kategori usia sekolah. Hal ini berarti ada tenaga kerja yang putus sekolah.

Jumlah penduduk tahun 2006 adalah 9.143 jiwa jiwa dengan jumlah KK sebanyak 2.369 keluarga. KK prasejahtera sebanyak 172 keluarga, jumlah KK sejahtera 1 sebanyak 479 KK, jumlah KK sejahtera 2 sebanyak 763 KK, KK sejahtera 3 sebanyak 492 KK , KK sejahtera 3 plus sebanyak 463 KK.

1.2 Potensi Kelembagaan

Kelurahan Bancarkembar terdiri dari 12 RW dan 55 RT. Lembaga pemerintahan memiliki jumlah aparat sebanyak 8 orang dengan komposisi jumlah yang dapat dilihat dari pendidikan aparat sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Aparat Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Orang
Sarjana	3
Diploma	-
SLTA	5
SLTP	-
SD	-
Jumlah	8

Sumber : Data Monografi Kelurahan Bancarkembar tahun 2005

Data di atas menunjukan bahwa aparat Kelurahan Bancarkembar diisi oleh aparat yang memiliki pendidikan yang sudah cukup tinggi. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari organisasi perempuan atau PKK yang memiliki anggota sebanyak 1273 orang., organisasi karang taruna sebanyak 2 unit dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang, majelis taklim 3 unit dengan jumlah anggota sebanyak 190 orang, dan LKMD atau sebutan lain dengan jumlah pengurus sebanyak 15 orang.

2. Gambaran Umum Tentang PKK

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawa yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

3. Karakteristik Informan

Jumlah informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang terdiri dari pengurus PKK di Kelurahan Bancar Kembar dan anggota PKK di Kelurahan Bancar Kembar.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu purposive sampling. Peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalah secara mendalam, sehingga informasi yang diperoleh kemungkinan akan lebih lengkap dan akurat.

Untuk mengetahui karakteristik informan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Identitas Informan

No	Nama	Jabatan
1	Suminah	Pengurus PKK
2	Sumiyatun	Anggota PKK
3	Siti	Anggota PKK

Catatan: Demi kode etik penelitian, maka nama informan disamarkan

B. Pembahasan Hasil

a. Kegiatan-kegiatan pada Proses Pelaksanaan Program

Kegiatan PKK di Kelurahan Bancarkembar dilaksanakan pada tingkat RT, RW dan Kelurahan. Kegiatan ini dialaksanakan selama sebulan sekali, pada tiap tingkatan pemerintahan. Untuk tingkat Kelurahan, kegiatan PKK dilaksanakan setiap tanggal 14. Semnetara untuk tingkat RW, dilaksanakan setiap tanggal 13. Di tingkat RT, kegiatn PKK dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda, tergantung dari waktu luang yang dipunyai oleh masyarakat RT setempat.

Kegiatan yang ada dalam PKK adalah simpan pinjam, arisan, dan sosialisasi program dari kelurahan. Terkadang juga diadakan lomba-lomba untuk memperingati perayaan hari besar. Selain itu juga masih ada kegiatan lain yang sifatnya isedental, yaitu demo penjualan produk.

Dalam struktur organissi PKK di Kelurahan Bancarkembar, terdapat sub struktur organisasi yang berada di bawahnya yaitu Dasa Wisma dan UPPKK.

Dasa wisma artinya adalah sepuluh rumah. Kegiatan Dasa Wisma sebetulnya sama dengan PKK, hanya saja anggota Dasa Wisma lebih sedikit. Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan pertama, yaitu Ibu Suminah. Menurutnya,

”Dasa Wisma adalah bagian dari PKK. Dasa Wisma kegiatannya sama dengan PKK, hanya saja anggotanya lebuih sedikit sekitar 15 sampai 20 orang.”

Sementara UPPKK, adalah kegiatan pemberdayaan yang berada di bawah PKK membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya (dagangannya), dengan cara memberi pinjaman. Di Kelurahan Bancarkembar, UPPKK hanya ada di dua RW yaitu RW 08 dan RW 06.

b. Peran PKK

Implementasi program PKK di Kelurahan Bancarkembar memperlihatkan dampak yang positif dalam memberdayakan perempuan di Kelurahan Bancar Kembar. Dampak terlihat terutama dari kegiatan UPKK. Anggota-anggota UPPK telah berhasil mengambil manfaat dari adanya program tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan kedua, yaitu Ibu Sumiyatun. Menurutnya,

”Wah saya tertolong sekali mas dengan adanya kegiatan PKK terutama dari pinjaman dari UPKK. Dari pinjaman itu, sekarang saya berhasil membuka usaha warung makan”.

Ibu Sumiyatun juga mengatakan bahwa warung makannya yang merupakan hasil pinjaman dari UPPKK telah membantu perekonomian keluaganya. Menurutnya,

”Lumayan mas, bisa bantu-batu bapaknya.’

Dampak positif dari adanya program UPKK tidak hanya terasa pada informan pertama. Program UPPK juga dirasakan oleh informan ketiga yaitu Ibu Siti. Menurutnya,

”Ini ya mas, usaha mie ayam saya ini terwujud berkat bantuan dari UPKK. Saya senang dengan adanya program UPPK ini”.

”Pokeke saya tertolong dengan adanya program ini. Saya bisa bantu-bantu suami nambah penghasilan”, lanjutnya.

Dari informasi yang diperoleh dari informan kedua dan ketiga, dapat dianalisis bahwa PKK telah berhasil memberdayakan perempuan di Kelurahan Bancarkembar. Dampak terasa terutama dari adanya UPPKK yang merupakan bagian dari PKK. Dengan adanya program tersebut perempuan dapat berpartisipasi dalam upaya mensehjahterakan keluarganya.

BAB V

KESIMPULAN

PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawa yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kegiatan PKK di Kelurahan Bancarkembar dilaksanakan pada tingkat RT, RW dan Kelurahan. Kegiatan ini dialaksanakan selama sebulan sekali, pada tiap tingkatan pemerintahan. Untuk tingkat Kelurahan, kegiatan PKK dilaksanakan setiap tanggal 14. Semnetara untuk tingkat RW, dilaksanakan setiap tanggal 13. Di tingkat RT, kegiatan PKK dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda.

Implementasi program PKK di Kelurahan Bancarkembar memperlihatkan dampak yang positif dalam memberdayakan perempuan di Kelurahan Bancarkembar. Dari hasil analisis dianalisis dapat disimpulkan bahwa PKK telah berhasil memberdayakan perempuan di Kelurahan Bancarkembar. Dampak terasa terutama dari adanya UPPKK yang merupakan bagian dari PKK. Dengan adanya program tersebut kaum perempuan di Kelurahan Bancarkembar dapat berpartisipasi dalam upaya mensehjahterakan keluarganya.

Referensi:

Devis, Keith dan John Newstroom. 1995. Perilaku Dalam Organisasi, Erlangga. Jakarta.

Milles, Matthew. Huberman, A.Michael. 1992, Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia, Jakarta.

Moleong, Lexy j. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosda Karya. Bandung.

Usman, Sunyoto. 1998, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sumber Lain:

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Kelurahan Bancarkembar tahun 2005

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Kelurahan Bancarkembar tahun 2006

Prayudi, Furqon C A, 2005. Hubungan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kemampuan SDM terhadap Desentralisasi Desa (Studi Kasus Desa Nyelemepeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang), Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Note: tulisan ini dibuat tahun 2007

---

[1] Lihat dalam Sunyoto Usman, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, hal 114.

[2] Lihat dalam, Furqon C A Prayudi, Hubungan Pemberdayaan Maysarkat Desa dan Kemampuan SDM terhadap Desentralisasi Desa (Studi Kasus Desa Nyelemepeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang), Skripsi, 2005.

Read Users' Comments ( 0 )