Pengaruh Ideologi Maoisme

Pengaruh Ideologi Maoisme terhadap
Pembangunan Politik di China tahun 1949-1976
Oleh: Tito Erland S

Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai pengaruh ideologi terhadap pembangunan politik di China pada era pemerintahan Mao Tse Tung , penulis akan terlebih dahulu menjelaskan konsep ideologi dan pembangunan politik.
Ideologi dapat dipahami dalam beberapa pengertian. Pertama, ideologi diartikan sebagai philosophy dan pandangan hidup manusia. Kedua, ideologi diartikan sebagai pengetahuan yang berguna dalam perubahan sosial. Ketiga, ideologi diartikan sebagai sesuatu yang dipercayai dan dapat memberikan orientasi. Keempat, ideologi diartikan sebagai produk intelektual yang didalamnya terdapat nilai moral, pandangan terhadap masyarakat yang baik, systematic to believe, dan rencana strategis untuk masa depan.
Pembangunan politik secara singkat dapat diartikan sebagai proses membentuk pemerintahan yang sesuai aspirasi rakyat. Dalam buku Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik, Lucian W Pye menulis bahwa pembangunan politik merupakan salah satu indikator dari proses perubahan sosial yang multi dimensional. Menurutnya,
Kebutuhan nyata akan asumsi-asumsi teoritis yang dapat dipakai sebagai pedoman pemilihan bidang-bidang yang harus dimasukan dalam indeks pengukur pembangunan erat berhubungan dengan segi-segi lain dari perubahan sosial dan konomi. Hal ini tak dapat dibantah, sebab bidang apapun yang relevan dalam menjelaskan kekuatan potensial suatu bangsa harus mencerminkan keadaan ekonomi dan ketertiban sosialnya. Mungkin dapat diajukan argumen bahwa adalah tidak perlu dan tidak pantas berusaha memisahkan sama sekali pembangunan politik dari bentuk-bentuk lain dari pembangunan. Meskipun dalam batas-batas tertentu bidang politik dapat berdiri otonom dari masyarakat luas, pembangunan politik jangka panjang hanya dapat berjalan dalam proses sosial yang multi dimensional, dalam mana tiada satu pun dari sektor masyarakat dapat tertinggal jauh (Lucian W Pye :Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik).

Dari tulisan Lucian W Pye diatas, dapat dipahami bahwa bentuk pembangunan politik di suatu negara erat kaitannya dengan proses-proses perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Selain itu pembangunan politik juga erat kaitannya dengan pembangunan negara (state building) dan pembangunan karakter bangsa (nation buliding.
Dalam konteks nation buliding, karakter suatu bangsa dapat dibangun dengan adanya ideologi. Ideologi suatu negara pada akhirnya berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah.
Menurut Lucian W Pye, pembangunan politik dapat dilihat dengan pola yang berbeda-beda berdasarkan realitas yang terjadi di suatu negara. Pembangunan politik bukanlah suatu proses unilinier (menaik), bukan pula proses yang didasarkan pada pentahapan yang jelas dan tajam, melainkan suatu perkembangan yang ditentukan oleh luas lingkup persoalan yang timbul baik tersendiri maupun bersama-sama.

Pengaruh Ideologi Terhadap Pembangunan Politik Di China
Pembangunan politik di China pada tahun 1949-1976 sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh MaoTse Tung. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu MaoTse Tung menjadi pemimpin China. Sebagai pemimpin China, Mao Tse Tung membuat dan melaksanakan kebijakannya dengan tidak terlepas dari ideologi yang dianutnya yaitu komunis.
Sebelum menjelaskan terlebih jauh tentang ideologi yang dianut oleh Mao Tse Tung dan aplikasinya terhadap pembangunan politik di China, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan pengaruh dari komunisme terhadap ideologi yang dianut oleh Mao Tse Tung. Hal tersebut dikarenakan karena ideologi yang dianut Mao Tse Tung tidak terlepas dari adanya pengaruh dari pemikiran orang lain.
Ideologi yang dianut Mao Tse Tung sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dan Lenin. Salah satu pengaruh kedua tokoh tersebut terhadap pemikiran Mao Tse Tung adalah tentang perjuangan kelas.
Namun ada perbedaan antara ideologi yang dianut oleh Mao Tse Tung (biasa disebut Maoisme) dengan ideologi komunis yang dianut oleh kaum marxis/leninis. Letak perbedaan tersebut adalah pada kelas yang berjuang melawan penindasan. Dalam marxisme/leninisme, kelas yang menjadi basis perjuangan melawan penindasan adalah kelas proletar yaitu buruh. Sedangkan dalam Maoisme, kelas yang menjadi basis perjuangan melawan penindasan adalah petani. Hal tersebut dikarenakan realitas internal yang terjadi di China pada saat itu dimana kaum petani merupakan kekuatan paling besar dan revolusioner yang dapat digunakan untuk mewujudkan revolusi sosialis di China.
Dalam Maoisme, terdapat pemikiran bahwa sistem feodal yang telah mengakar sejak masa kekaisaran harus dihapuskan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencapai cita-cita masyarakat komunis.
Untuk menghilangkan feodalisme di China, Mao Tse Tung mengeluarkan kebijakan sistem pembaharuan kepemilikan tanah (landreform). Hal tersebut dilakukan untuk membangun hubungan produksi yang egaliter bagi pembantukan pola pertanian kolektif. Implementasi dari kebijakan landreform pada akhirnya berhasil menghapuskan kelas tuan tanah.
Dalam Maoisme, bentuk pemerintahan yang dicitakan-citakan adalah sentralisme demokrat. Sentaralisme demokrat bermakna rakyat tetap memiliki hak dan kebebasan sebgai warga negara termasuk di bidang politk secara demokratis. Demokrasi yang diamaksud adalah demokrasi terpusat. Hal ini dimaksudkan agar rakyat itdak menggunakan kebebasannya secara sewenang-wenang yang dapat merugikan kepentingan umum.
Konsep lain yang terdapat dalam Maoisme adalah tentang dilektika materialis. Dialektika materialis melihat sesuatu dari kondisi internal. Terwujudnya masyarakat modern tanpa kelas dalam Maoisme adalah bagaimana masyarakat memandang realitas internal yang ada serta bagaimana pandangan masyarakat tentang realitas itu dapat dipersatukan. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat mempersatukan realitas internal untuk kepentingan pembangunan.
Penerapan konsep dialektika materialis terdapat dalam kebijakan revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan adalah kebijakan yang dilakukan dengan mobilisasi politik. Hal tersebut berkaitan dengan dilektika materialis yang mengutamakan transformasi individu sebagai alat dan tujuan pembangunan sosialis.
Revolusi kebudayaan terdiri dari dua bidang utama yaitu pembahuruan manajemen industri dan sistem pendidikan. Dalam bidang manajemen industri dilakukan upaya partisipasi buruh dalam administrasi serta partisipasi kader dalam kerja buruh, partisipasi masa secara positif dalam produksi dan aliansi segitiga antara kader, pekerja dan teknisi dalam mendukung administrasi publik.
Sementara dalam bidang pendidikan, revolusi kebudayaan diarahkan untuk mengkombinasikan dan menserasikan perkembangan ekonomi dengan revolusi sosial. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak tergantung pada teknokrat yang mengabdi bagi kepentingan sendiri. Implementasi dari kebijakan tersebut adalah dengan mengintesifkan pendidikan ideologi agar tercipta kesadaran politik. Selain itu dalam kebijakan ini terdapat integrasi antara teori dan praktek. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan terutama kebutuhan langsung produksi di daerah pedesaan.
Dalam hal nation buliding, Mao Tse Tung mewajibkan masyarakat untuk membaca ’buku merah’, yaitu buku yang berisi pemikiran politik Mao. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih memasifkan ideologi Maoisme.
Dalam hal pembangunan ekonomi, Mao Tse Tung menerapkan sistem pembangunan lima tahun (pelita). Kebijakan tersebut diambil untuk melihat perkembangan dalam masyarakat China.
Pada Pelita I, implementasi kebijakan dilakukan dengan mengadopsi model pembangunan yang dilakuakan oleh Uni Soviet yang lebih dikenal dengan Stalinist Strategy. Stalinist Strategy bertujuan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penekanan pada sektor industri yang padat modal.
Kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi adalah kebijakan Lompatan Jauh ke Muka (Da Yuejin). Target dari kebijakan ini adalah untuk mengejar produksi industri berat Inggris dalam waktu 15 tahun, mendahului kemajuan Uni Soviet pembangunan masyarakat sosialis, dan menyamai produksi besi baja Amerika Serikat dalam kurun waktu delapan tahun.
Untuk mendukung terlaksananya kebijakan Da Yuejin, Mao Tse Tung membentuk Komune Rakyat. Komune rakyat yang beranggotakan para petani, merupakan kesatuan usaha mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi dan investasi masyarakat.
Implementasi kebijakan Da Yuejin dilakukan dengan pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran dengan pengawasan partai yang ketat, pengurangan insentif material, penghentian bentuk-bentuk usaha swasta, pengarahan politk dan usaha pencapaian target yang irasional dari produksi sektor pertanian maupun industri.
Namun kebijakan Da Yuejin membawa efek negatif pada perekonomian China. Perekonomian China mengalami kemerosotan. Selain itu para petani yang bergabung dalam komune rakyat, kehidupan keluarganya menjadi miskin dengan jam kerja yang padat dan upah yang kecil, pelayanan kesejahteraan tidak memadai, serta tidak ada lagi kepemilikan pribadi atas rumah, tanah, maupun ternak.

Penutup

Struktur politik suatu negara dibangun berdasar pada ideologi. Ideologi mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam rangka pembangunan politik.
Di China pada tahun 1949-1976 ideologi yang berkembang adalah Maoisme. Maoisme adalah ideologi yang diusung oleh Mao Tse Tung dengan pengaruh dari marxisme/leninisme.
Maoisme menjadi dasar kebijakan-kebijakan di China pada era pemerintahan Mao Tse Tung. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah kebijakan revolusi kebudayaan, landreform,dan Da Yuejin.
Namun kebijakan tersebut ternyata mempunyai ekses negatif terhadap masyarakat China. Salah satu contohnya adalah kebijakan Da Yuejin yang membawa efek negatif pada perekonomian China.

Referensi:
Sudarsono, juwano (editor). 1991, Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Outline Mata Kuliah Pemikiran Politik Negara Berkembang : Mao Tse Tung, Unsoed, Purwokerto.

Note: Tulisan ini dibuat tahun 2006


0 komentar: