Review Buku

Oleh: Tito Erland S

Judul buku : Negara, Kapital, dan Demokrasi

Pengarang : Mohtar Masoed

Penertbit : Pustaka Pelajar

Tahun terbit : 2003

Kecenderungan umum teorisai demokrasi sejak tahun 1970-an ialah menekankan persoalan penciptaan prosedur. Tumpuannya adalah gagasan Schumpter yang mengartikan demokrasi sebagai pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik didalam mana individu –individu, melalui perjuangan merebutkan suara pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan. Definisi tersebut bersifat empiric, deskriptif, institusional, dan procedural, telah mendominasi teorisasi demokrasi sejak 1970-an.

Lalu apakah variabel paling penting dalam menjelaskan transisi menuju demokrasi sejak tahun 1970-an. Jawabannya adalah perilaku elit. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Linz dan Stephan yang menjelaskna bahwa kejatuhan dan kebangkitan kembali demokrasi dengan mencurahkan perilaku elita atau kepemimpinan mereka.

Linz menekankan pentingnya komitmn para pemimpin politk yang kuat terhadap demokrasi. Pemimpin yang setia pada demokrasi menolak penerapan kekerasan dan saran yang illegal dan tidak konstitusional untuk mengejar kekuasaan. Pemimpin demikian juga tidak mentolerir tindakan yang tidak demokratis dari partisipan lain. Dengan tetap menekankan varibel perilaku elit, maka gradualisme, moderasi, dan kompromi merupakan kata kunci menuju keberhasilan transisi kea rah demokrasi.

Sementara Share menelaah transisi menuju demokrasi berdasar dua criteria, yaitu keterlibatan pemerintah yang sedang berkuasa dan jangka waktu. Transisi yang melibatkan para pemimpin yang sedang berkuasa dan brlangsung secara bertahap disebut demokrasi inkramental. Namun transisi yang demikian bukanlah transisi umum yang terjadi. Negara-negara di dunia menurut Share cenderung melaksanakan transisi demokrasi secara cepat. Namun, transisi secara xcepat ini menimbulkan permasalahn-permasalahasan-permasalahan daintaranya yaitu adanya ketidakstabilan politik.

Lalu dimanakah peran kapital dalam demokrasi? Menurut Therborn peran kapital dalam proses demokratisasi dapat dibagi dalam dua bagian. Pertama, kecenderungan tertentu yang inheren atau merupakan ciri pokok kapitalisme bisa menciptakan kondisi yang mendorong munculnya demokrasi. Kedua, kecenderungan inheren itu betul-betul mendorong muncuknya demokrasi jika terkait dengan salah satu faktor yang menentukan kapan suatu kapitalis bergerak menuju demokrasi yaitu: pengalaman kalah dalam perang; mobilisasi rakyat secara nasional untuk menghadapi ancaman dari luar; dan perkembangan internal (seperti perpecahan di kalangan penguasa).

Selanjutnya dalam buku tersebut dibahas pengalaman empirik mengenai proses akumulasi kapital yang menimbulkan keharusan struktural untuk mengabaikan demokrasi. Kasusnya adalah proses restrukturisasi politik Indonesia di masa orde baru yang oleh para perancangnya dianggap sebagai syarat untuk pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah orde baru yang mencakup proses pengintgrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi kapitalisme global, keharusan bertumpu pada negosiasi dan perjanjian internasional, dan ketidakmampuan untuk mengisolasi dari serbuan arus informasi dan ideologi dari luar negeri akan memkasa para elit penguasa melakukan reformasi politik. Meereka terpaksa menerapkan aturan main baru yang membuat proses pemerintahan menjadi transparan.

Pada dasarnya, proses demokratisasi mesti ditopang dengan pemberdayaan actor di tingkat bawah. Baik di sektor birokrasi, bisnis, maupun kegiatan masyarakat pada umumnya.

Mohtar Masoed menulis bahwa upaya pemerintahan orde baru dalam pembinaan komunitas politik dapat dikatakan berhasil. Walaupun masih ada persoalan ketimpangan pembagian kue hasil pembangunan.

Pelembagaan politik dan pemeritahan yang sangat menonjol selama orde baru adalah penciptaan birokrasi kembar, sipil dan militer, yang berfungsi dominant di setiap jenjang administrasi territorial pemerintahan. Birokrasi kembar itu menjaamin bahwa maksimalisasi produltivitas dan minimalisasi konflik sosial terjadi.

Sementara di tingkat pedesaan, menurut Mohtar Masoed, pemerintah orde baru telah menciptakan kemunduran demokrasi di tingkat pedesaan. Program pembagnunan yang dirancang dari atas mendorong penetrasi negara yang mendalam dan meluas ke dalam ke hidupan pedesaan dna pengintegrasiannnya ke dalam kerangka kerja nasional. Hal tersebut berisiko menghapus keunikan lokal.

Untuk mengatasi hal tersebut terdapat dua buah solusi. Pertama, perlunya sikap moderasi dalam memperjuangkan demokrasi. Kedua, perlunya empowerment rkayat yaitu melalui distribusi kekuasaan dan dari dimensi generatif kekuasaan.

Selanjutnya Mohtar Masoed menulis tentang peran mahasiswa dalam proses demokratisasi. Menurutnya, mahasiswa mempunyai dua peran pokok yaitu sebagai manager dan sebagai pencetus gagasan.

Berfungsi sebagai manager mamupun sebagai pencetus gagasan memerlukan satu syarat utama, yaitu belajar bermasyarakat, terutama belajar memimpin masyarakat. Belajar menyelesaikan masalh-masalah dalam masyarkat pada dasarnya adalah belajar berpolitik.

Pembinaan yang dilakukan pemeritnah orde baru terhadap pemuda yaitu dengan mengatur kegiatan kepemudaan secara fungsional. Yaitu diarahkan untuk mengangai kegiatan non-politik. Tujuanannya adalah agar pemuda tidak diracuni oleh kegiatan yang tidak produktif.

Selanjutnya, yang tidak boleh dilupakan adalah pengaruh internasional dalam proses demokratisai sejak tahun 1970-an. Ada dua pendekatan untuk mengamati peran internasional dalam proses demokratisai di sebuah negara. Pertama, pendekatan sistemik yang melihat bahwa stuktur ketimpangan dan hegemoni global dalam beberapa segi mungkin berkorelasi dengan perkembangan potensi-potensi demokratis masyarkat nasional. Peran hegemonic negara-negara adidaya seringkali menghambat gerakan demokrasi. Kedua, pendekatan aktor yang berusaha menelaah dampak aktor-aktor luar terhadap peran potensi demokrasi. Aktor tersebut dapat berwujud individu maupun organisasi transnasional.

Misalnya adalah PBB, lembaga internasional ynag telah melakukan banyak hal untuk menumbuhkan potensi –potensi demokratis di bebrbagai negara. Hal tersebut dilakukan dengan menggalakan demokratisasi melalui promosi-promosi hak asasi manusia.